Fasilitasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

Bagian Organisasi menjamin bahwa fasilitasi SIPPN dilaksanakan sesuai standar pelayanan, tidak dipungut biaya, dilakukan oleh pelaksana yang kompeten, serta menghasilkan Data Standar Pelayanan Terinput pada SIPPN berdasarkan data dukung dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebenaran substansi Standar Pelayanan tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik selaku penyelenggara layanan.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.

1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan P... 3. Jangka Waktu Pelayanan /... 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan / S...

Persyaratan Pelayanan

Surat permohonan fasilitasi SIPPN dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau surat pemberitahuan resmi pemutakhiran data SIPPN dari Bagian Organisasi.
Admin/operator SIPPN pada Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Akun SIPPN aktif atau data yang diperlukan untuk permintaan/pemutakhiran akun.
Dokumen Standar Pelayanan terbaru yang akan diinput/dimutakhirkan pada SIPPN.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian

Paling lama 2 hari kerja sejak akun SIPPN aktif dan data Standar Pelayanan dinyatakan lengkap dan benar.

Jangka waktu tidak termasuk waktu penyiapan/perbaikan data oleh Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, proses persetujuan akun oleh pengelola SIPPN, atau gangguan aplikasi/jaringan.