Fasilitasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Bagian Organisasi menjamin bahwa fasilitasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai standar pelayanan, tidak dipungut biaya, dilakukan oleh pelaksana yang kompeten, serta menghasilkan draf Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terverifikasi berdasarkan data dukung Perangkat Daerah dan ketentuan kebijakan Reformasi Birokrasi.
Draf Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Terverifikasi merupakan bahan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Reformasi Birokrasi, dan tidak dimaknai sebagai jaminan atas nilai evaluasi Reformasi Birokrasi tertentu.

DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.

1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan P... 3. Jangka Waktu Pelayanan /... 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan / S...

Persyaratan Pelayanan

Surat permohonan fasilitasi dari Kepala Perangkat Daerah atau surat permintaan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dari Bagian Organisasi.
Draf/isian awal Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
Data dukung sesuai tema/indikator Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
Dokumen perencanaan, kinerja, tindak lanjut evaluasi, atau dokumen pendukung lain yang relevan.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian

Paling lama 5 hari kerja sejak draf/isian awal Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan data dukung dinyatakan lengkap dan benar.

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan Perangkat Daerah untuk melengkapi, memperbaiki, memvalidasi data dukung, atau mengoordinasikan substansi rencana aksi dengan unit terkait.