Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan.

Bagian Organisasi menjamin bahwa fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan, tidak dipungut biaya, dilakukan oleh pelaksana yang kompeten, serta menghasilkan Draf Standar Pelayanan Terverifikasi berdasarkan data dukung dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan, publikasi, dan penerapan Standar Pelayanan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai kewenangannya.

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan P... 3. Jangka Waktu Pelayanan /... 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan / S...

Persyaratan Pelayanan

Surat permohonan fasilitasi dari Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Daftar jenis layanan dan produk layanan yang akan disusun Standar Pelayanannya.
Rancangan awal Standar Pelayanan dan/atau data dukung penyelenggaraan layanan yang telah tersedia.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian

Paling lama 2 hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Jangka waktu tidak termasuk waktu perbaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, penetapan, atau publikasi Standar Pelayanan.