Surat permohonan fasilitasi dari Kepala Perangkat Daerah.
Daftar tugas, fungsi, dan aktivitas/proses kerja yang akan dipetakan.
Dokumen atau data pendukung yang telah tersedia, seperti dokumen perencanaan, dokumen kinerja, SOTK, standar pelayanan, SOP, peta proses bisnis sebelumnya, dan/atau dokumen lain yang relevan.
Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis.
Bagian Organisasi menjamin bahwa fasilitasi penyusunan Peta Proses Bisnis dilaksanakan sesuai standar pelayanan, tidak dipungut biaya, dilakukan oleh pelaksana yang kompeten, serta menghasilkan Dokumen Peta Proses Bisnis Terverifikasi berdasarkan data dukung dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengesahan dan penerapan Peta Proses Bisnis menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.
1
Persyaratan Pelayanan
2
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3
Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian
Paling lama 15 hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan Perangkat Daerah untuk melengkapi, memperbaiki, atau memvalidasi data dukung.
4
Biaya / Tarif
Tidak dipungut biaya/gratis.
5
Produk Pelayanan
Dokumen Peta Proses Bisnis Terverifikasi.
6
Penanganan Pengaduan / Saran / Apresiasi
- Tatap muka/konsultasi langsung ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- Telepon/SMS/WhatsApp: 081255557074.
- Instagram: @bagian_organisasi_anambas.
- Email: konsultasi.pengaduan.setda@anambaskab.go.id.
- Website: bagianorganisasi.anambaskab.go.id.
- SP4N-LAPOR
Informasi Tambahan
Informasi ini juga ada di SIPPN Kemenpan RB